Datangkan Sekjen Transmigrasi ke Muna, Ridwan Bae: Peluang Emas, Jangan Disia-siakan
RAHA, MUNAINFO— Kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Transmigrasi RI, Dr. Edy Gunawan, SE., MM., di Kabupaten Muna dinilai sebagai peluang emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae, menegaskan bahwa kunjungan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi.
Hal itu disampaikan Ridwan Bae dalam pertemuan bersama Sekjen Kementerian Transmigrasi RI di Raha di Rujab Galampano tadi malam dihadapan Wakil Bupati Muna, Laode Asrafil, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Nasir Ido serta sejumlah OPD.
"Kedatangan Sekjen Kementerian Transmigrasi RI di Muna ini harus dimanfaatkan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat transmigrasi, terus komunikasikan dengan Pak Sekjen. Kalau perlu, ambil nomor HP-nya Pak Sekjen," tegas Ridwan Bae.
Menurutnya, jajaran Kementerian Transmigrasi merupakan pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk membantu masyarakat di kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang intensif agar berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Ridwan juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas yang menangani infrastruktur, agar lebih proaktif dalam memperjuangkan program pembangunan. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak daerah saat ini menuntut kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
"Khusus di Muna, kekurangan di Muna itu hampir semua saya tahu, karena saya pernah pimpin Muna selama dua tahun, apalagi saya orang Muna," ungkapnya.
Ia mengaku kerap menerima pesan melalui WhatsApp dari masyarakat yang menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan. Namun, Ridwan mengingatkan bahwa setiap upaya penyelesaian masalah harus tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
Menurutnya, DPR RI memiliki fungsi memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi pelaksanaan program tetap membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga pelaksana di lapangan.
"Ada dua hal yang saya tekankan di sini, yakni bagaimana memelihara apa yang sudah dibangun. Pak Sekjen ini datang ke Muna bersama direkturnya, tentunya ini dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.
Ridwan menekankan, pemerintah daerah harus memahami secara terperinci kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan begitu, usulan yang disampaikan kepada kementerian dapat lebih terarah dan menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
Ia menilai, kementerian tidak selalu dapat mengetahui secara mendalam seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat di setiap kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah pusat.
"Karena dari kementerian, termasuk direkturnya, tidak mungkin memahami lebih dalam apa yang menjadi kekurangan-kekurangan masyarakat di transmigrasi. Karena itu, pemerintah harus aktif untuk menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat transmigrasi," jelasnya.
Selain mendorong komunikasi yang lebih intensif dengan kementerian, Ridwan turut menyoroti pentingnya kesiapan perencanaan pembangunan di daerah. Menurutnya, usulan program yang tidak didukung perencanaan matang dapat menghambat realisasi bantuan maupun pembangunan infrastruktur.
Ia secara khusus meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan koordinasi dengan balai teknis terkait agar program yang dibutuhkan daerah dapat dipersiapkan dengan baik.
"Dinas PU itu yang harus lebih banyak berkomunikasi dengan balai, karena kita lemahnya di aspek perencanaan. Balai sudah siap, tapi perencanaan tidak siap. Nah, justru inilah yang menjadi perhatian khusus buat pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Mari sama-sama kita perhatikan daerah ini," tutup Ridwan Bae.
Kunjungan Sekjen Kementerian Transmigrasi RI bersama jajaran direktur di Kabupaten Muna diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi dapat diperjuangkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Penulis: Udin Yaddi | MUNAINFO
